Ketua GM FKPPI Kaltim Dukung Program GratisPol, Ingatkan Pemerintah soal Kewajiban Perusahaan Tambang
Habaretam.com, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus menggaungkan program unggulan “GratisPol” yang menjadi bagian dari visi dan misi Gubernur Kaltim. Program ini bertujuan menyediakan pendidikan gratis dari jenjang SMA hingga S3 bagi seluruh anak-anak di Kaltim. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,58 triliun per tahun dari total proyeksi APBD Kaltim 2025 senilai Rp21 triliun, program ini dinilai realistis dan sangat potensial dalam mendorong peningkatan sumber daya manusia di daerah.
Ketua Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia (GM FKPPI) Kalimantan Timur, Bastian, menyatakan dukungannya terhadap program ini. Namun, ia juga menyuarakan kekhawatirannya terhadap kemungkinan lunturnya kewajiban perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Kaltim.
“Jangan sampai besarnya anggaran GratisPol membuat perusahaan-perusahaan tambang lepas tanggung jawab terhadap kewajiban CSR dan PPM-nya,” tegas Bastian.
Saat ini, terdapat sekitar 190 perusahaan tambang di Kalimantan Timur yang wajib menyusun Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1824 K/30/MEM/2018. Dalam RIPPM tersebut, anggaran untuk pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia merupakan komponen penting yang wajib dicantumkan.
Bastian mengimbau Pemprov Kaltim untuk meninjau kembali dokumen RIPPM seluruh perusahaan tambang, terutama terkait nominal anggaran pendidikan yang telah disampaikan. Ia berharap program GratisPol tidak menjadi celah bagi perusahaan untuk mengurangi kontribusinya terhadap masyarakat di lingkar tambang.
“Perusahaan jangan sampai melihat ini sebagai kesempatan untuk menghindari tanggung jawab. Hak masyarakat atas manfaat dari aktivitas tambang harus tetap ditegakkan,” ujar Bastian.
Program GratisPol diharapkan mampu menciptakan pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Kaltim, namun Bastian menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan sektor swasta agar pembangunan daerah bisa berjalan secara berkelanjutan dan adil.
