Habaretam.com, Yogyakarta – Di tengah kerentanan konflik yang berlatar belakang agama dan identitas, mahasiswa Islam di Papua memainkan peran kunci sebagai jembatan komunikasi lintas iman. Kehadiran kelompok-kelompok Islam transnasional yang membawa paham eksklusif terkadang memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat Kristen Papua mengenai agenda “Islamisasi”. Untuk meredam ketegangan ini, mahasiswa Islam melalui organisasi seperti HMI dan PMII aktif mempromosikan dialog dan kerjasama dengan pemuda Kristen dan Katolik.
IAIN Fattahul Muluk Papua menjadi institusi sentral dalam menanamkan nilai toleransi beragama. Strategi yang diterapkan meliputi edukasi melalui mata kuliah Antropologi Agama dan Kristologi, di mana mahasiswa Islam diajak untuk memahami perspektif iman Kristen tanpa harus mengadopsinya, guna membangun rasa hormat dan empati. Hal ini penting agar mahasiswa tidak terjebak dalam paham ekstremisme atau radikalisme yang dapat menghancurkan harmoni sosial di Papua. Majelis Muslim Papua (MMP) juga berperan dalam membina pemuda Muslim agar tetap berada pada garis moderat (Wasathiyah).
Melalui forum-forum diskusi lintas agama, mahasiswa Islam didorong untuk menjadi pelopor perdamaian dan penjaga stabilitas sosial, terutama di kota-kota besar seperti Jayapura dan Sorong yang memiliki tingkat heterogenitas tinggi. Komitmen terhadap “Papua Tanah Damai” bukan hanya slogan, melainkan kerja-kerja nyata dalam membangun jaringan persaudaraan yang melampaui batas teologis.
Institusi/Lembaga program Strategis Moderasi dampak bagi Hubungan Lintas Iman IAIN Fattahul Muluk mata Kuliah Kristologi & Etnografi Papua. Mahasiswa memiliki “Cognitive Expanding” terhadap keragaman. HMI Cabang Jayapura sekolah Kepemimpinan & Kajian Isu Kepapuaan. Kader mampu merumuskan kebijakan berbasis realitas sosial lokal. Majelis Muslim Papua diskusi Pemuda Lintas Agama bersama ALDP. Terbentuknya jaringan pemuda toleran dan komitmen damai. Forum Pelita pengukuhan Forum Pemuda Lintas Agama.Menjadi mitra strategis pemerintah dalam merawat kerukunan.Tantangan Internal dan Eksternal Aktivisme Mahasiswa Islam meskipun memiliki peran strategis, gerakan mahasiswa Islam di Papua menghadapi tantangan yang tidak ringan.
Secara internal, organisasi mahasiswa Islam seringkali didera oleh isu independensi dan keterlibatan kader dalam politik praktis yang prematur. Ketidakmampuan pengurus cabang dalam merangkul basis komisariat pasca-pelantikan seringkali menyebabkan program kerja menjadi tidak efektif dan kehilangan arah. Selain itu, adanya dualisme kepemimpinan di tingkat nasional terkadang berdampak pada fragmentasi di tingkat lokal Papua, yang melemahkan daya tawar mahasiswa di hadapan pemerintah daerah.
Tantangan eksternal meliputi stigmatisasi dan kecurigaan dari sebagian masyarakat adat terhadap eksistensi organisasi mahasiswa Islam. Pertumbuhan populasi Muslim di Papua akibat migrasi seringkali dikaitkan dengan upaya penguasaan ekonomi dan politik oleh “pendatang”. Mahasiswa Islam harus bekerja ekstra keras untuk membuktikan bahwa kehadiran mereka adalah untuk membangun Papua secara bersama-sama, bukan untuk meminggirkan penduduk asli. Selain itu, tindakan represif aparat kepolisian terhadap aksi-aksi damai masih menjadi hambatan utama dalam mengekspresikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Namun, mahasiswa Islam di Papua terus menunjukkan resiliensi. Mereka mulai bergeser dari pola gerakan yang hanya mengandalkan orasi jalanan menuju pola gerakan berbasis data dan kajian kebijakan (policy brief). Pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam mempengaruhi pengambil keputusan di era demokrasi digital yang menuntut argumen-argumen teknokratis selain dorongan moral. (*)
