Dispar Kaltim Bantah Isu Anggaran Perjalanan Dinas Rp1 Miliar: “Itu Data Lama, Bukan Realisasi”
Habaretam.com, Samarinda — Sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Pariwisata (Dispar) Kalimantan Timur sempat menghebohkan jagat maya. Dalam unggahan tersebut, disebutkan bahwa Dispar Kaltim memiliki anggaran perjalanan dinas hampir mencapai Rp1 miliar.
Informasi itu pun langsung menuai reaksi publik. Banyak warganet yang mempertanyakan besarnya nominal yang dinilai tidak masuk akal, terlebih di tengah upaya pemerintah daerah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Ririn Sari Dewi, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Ia menyebut unggahan itu bersifat menyesatkan karena data yang dipakai bukan berasal dari dokumen resmi yang telah disahkan.
“Enggak tahu ya dia ambilnya dari mana DPA-nya. Tapi yang jelas nilainya enggak segitu. Itu data lama, sebelum kena rasionalisasi, dan masih tahap usulan, bukan realisasi,” ujar Ririn saat dikonfirmasi, Selasa (28/10/2025).
Ia memastikan bahwa Dispar Kaltim tidak pernah memiliki anggaran perjalanan dinas hingga mencapai Rp1 miliar, apalagi untuk satu kali keberangkatan seperti yang dituding dalam unggahan tersebut.
Menurut Ririn, setiap kegiatan perjalanan dinas umumnya hanya menelan biaya sekitar Rp30 juta hingga Rp36 juta, tergantung jenis kegiatan yang dilakukan. Jika dijumlahkan keseluruhan, total anggaran perjalanan dinas Dispar Kaltim selama satu tahun hanya sekitar Rp300 juta.
“Sekali kegiatan itu paling Rp30 jutaan, misalnya untuk pendampingan pelaku usaha wisata atau table meeting. Kalau dikalkulasi, total setahun sekitar Rp300 jutaan saja,” jelasnya.
Ririn menduga, angka yang beredar di media sosial bersumber dari dokumen usulan awal sebelum dilakukan proses rasionalisasi anggaran. Dalam penyusunan APBD, katanya, setiap usulan akan disesuaikan kembali mengikuti arahan efisiensi daerah dan kebijakan Gubernur Kaltim.
“Kami juga sudah tracking ke internal. Nilai-nilai seperti yang diunggah itu enggak ada di sistem kami. Bisa jadi datanya dari draft awal, tapi sudah berubah setelah penyesuaian,” imbuhnya.
Ia menegaskan tidak ada satu pun pos anggaran perjalanan dinas sebesar Rp900 juta atau Rp1 miliar dalam dokumen resmi tahun anggaran 2025. Semua kegiatan, kata dia, telah melalui proses efisiensi sejak tahap perencanaan.
Lebih jauh, Ririn menjelaskan bahwa fokus Dinas Pariwisata Kaltim tahun 2026 akan diarahkan pada kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat, bukan pada perjalanan dinas berskala besar.
“Sesuai arahan Pak Gubernur, tahun depan kegiatan harus lebih banyak menyentuh masyarakat. Jadi kami akan maksimalkan fasilitas yang ada, seperti Zoom Meeting, FGD, atau kegiatan di daerah sendiri,” terangnya.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang bersumber dari media sosial tanpa melakukan verifikasi.
“Kami terbuka kok. Kalau butuh data resmi, silakan minta langsung ke kami. Jangan asal sebar, karena bisa menyesatkan,” tutup Ririn.
