Oleh : Arsan Rumbaru
Jakarta 13 Juni 2026
Habaretam.com, Jakarta– Mahasiswa bersama berbagai elemen masyarakat sipil kembali turun ke jalan membawa narasi “Menuju Indonesia Bangkrut” mendesak reformasi birokrasi yang semakin kehilangan arah. Mereka membawa kegelisahan yang lahir dari kenyataan hidup sehari-hari: kenaikan harga bahan bakar minyak, melemahnya nilai rupiah, polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga maraknya penempatan anggota Polri pada jabatan-jabatan sipil di luar institusi kepolisian. Di saat yang sama, tindakan represif aparat keamanan dan menguatnya peran militer dalam ruang-ruang sipil memunculkan pertanyaan mendasar tentang arah demokrasi yang sedang ditempuh bangsa ini.
Bangsa yang besar seharusnya dibangun di atas kepercayaan rakyat, bukan di atas ketakutan rakyat. Negara hadir bukan untuk mempersempit ruang kritik, melainkan untuk mendengarkan suara-suara yang lahir dari keresahan masyarakat. Ketika aparat lebih sibuk mengawasi warga daripada melayani mereka, ketika kritik dianggap ancaman, dan ketika kekuasaan lebih gemar mempertahankan citra daripada menyelesaikan persoalan, maka yang tumbuh bukanlah demokrasi, melainkan jarak yang semakin lebar antara rakyat dan negara.
Yang terjadi hari ini bukan sekadar persoalan angka ekonomi atau kebijakan administratif. Ini adalah krisis keadilan sosial. Di sudut-sudut negeri, rakyat kecil terus berjuang mempertahankan hidup di bawah bayang-bayang kemiskinan. Harga kebutuhan pokok meningkat, lapangan pekerjaan semakin sempit, sementara akses terhadap kesejahteraan terasa semakin jauh. Yang kaya semakin mampu mengakumulasi kekayaan, sedangkan yang miskin dipaksa bertahan dalam lingkaran kesulitan yang tak kunjung putus.
Dalam kajian filsafat politik, kekuasaan memperoleh legitimasi dari kemampuannya menghadirkan keadilan. Namun ketika kebijakan lebih banyak menguntungkan kelompok tertentu daripada kepentingan umum, maka legitimasi itu perlahan terkikis. Negara tidak sedang diuji oleh kritik rakyat, melainkan oleh kemampuannya sendiri untuk menjawab kritik tersebut dengan kebijaksanaan.
Dewan Perwakilan Rakyat yang seharusnya menjadi jembatan antara suara rakyat dan kebijakan negara kerap terlihat kehilangan fungsi representatifnya. Banyak keputusan lahir tanpa denyut aspirasi masyarakat, seolah parlemen berdiri lebih dekat kepada kekuasaan daripada kepada rakyat yang mereka wakili. Akibatnya, demokrasi hanya tersisa sebagai prosedur, sementara substansinya perlahan menghilang.
Sejarah mengajarkan bahwa bangsa tidak runtuh karena kritik, melainkan karena menolak mendengar kritik. Ketika mahasiswa turun ke jalan, mereka bukan sekadar menyampaikan protes.
Mereka sedang mengingatkan bahwa republik ini didirikan atas cita-cita keadilan, kesetaraan, dan keberpihakan kepada rakyat kecil. Sebab negara yang melupakan rakyatnya pada akhirnya hanya akan menjadi bangunan megah tanpa jiwa, berdiri kokoh di atas penderitaan mereka yang seharusnya dilindungi.
Aksi yang membawa narasi “Menuju Indonesia Bangkrut” ini menyoroti berbagai keresahan publik terkait beban ekonomi dan kebijakan negara. Hentikan Pemborosan APBN. Mendesak pemerintah untuk menyetop pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dinilai membebani keuangan negara.Turunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) agar tidak menyengsarakan masyarakat.
Hentikan Program MBG: Menolak dan mendesak penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Hentikan Militerisme: Menuntut penghentian segala bentuk militerisme di ranah sipil.Tolak Komersialisasi Pendidikan: Mendesak agar komersialisasi dan liberalisasi pendidikan dihentikan demi menjamin akses pendidikan yang terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.
Seluruh Mahasiswa dan elemen masyarakat sipil di seluruh penjuru Nusantara bersatu, nyalakan api perlawanan untuk penguasa yang zalim. “Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim”. Yakinkan dengan imam usahakan dengan ilmu sampaikan dengan amal, (Yakusa). (*)
