KEK Sebagai Gagasan Strategis Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan di Kabupaten Blora

Habaretam.com, Yogyakarta – Kabupaten Blora merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang dikenal sebagai daerah dengan kekayaan sumber daya alam strategis cadangan gas bumi, kawasan hutan jati. Secara geografis, Blora berbatasan dengan Rembang, Pati, Grobogan, Tuban, Bojonegoro, dan Ngawi, dengan pusat pemerintahan di Kecamatan Blora. Selain kayu jati, banyak juga sektor-sektor lainya. Sumber daya penopang kehidupan bidang perekonomian Blora, ter sektor pada dominasi primer tradisional yang bertumpu pada pertanian, peternakan, kehutanan, dan ekstraksi sumber daya, dengan nilai tambah rendah dan daya serap tenaga kerja yang terbatas. Akibatnya, tingkat urbanisasi relatif tinggi, terutama di kalangan usia produktif, karena keterbatasan lapangan pekerjaan. Sehingga tenaga kerja tersebut terdapat kekurangannya ruang produksi dan industrialisasi yang dapat mengolah potensi daerah menjadi nilai ekonomi berkelanjutan.

‎Hal ini menjadi permasalahan serius yang seharusnya direspon oleh pemangku kebijakan. Sumber daya alam melimpah tersebut ternyata hanya sebagai pemasok bahan mentah dan tenaga kerja murah bagi wilayah lain. Ironisnya, berbagai investasi infrastruktur strategis telah dibangun di Blora, seperti Bandara Ngloram dan jalur ganda kereta api lintas utara Jawa, namun belum memberikan dampak ekonomi signifikan. Kemudian muncul gagasan yang menegaskan bahwa problem utama Blora bukan pada ketiadaan modal fisik, melainkan ketiadaan kawasan industri yang terencana dan terintegrasi sebagai pusat aktivitas ekonomi di kabupaten Blora.

‎Dalam konteks tersebut, gagasan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menjadi relevan dan mendesak. KEK bukan hanya instrumen investasi saja, melainkan gagasan solutif atas keresahan dari jawaban atas kebutuhan struktural Blora untuk keluar dari pola ekonomi ekstraktif menuju ekonomi berbasis hilirisasi dan nilai tambah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Blora. Oleh karenanya, KEK Blora harus tempatkan sebagai prespektif gagasan yang strategis untuk mengubah pasok mata rantai ekonomi lokal menjadi produktivitas produkti. Selain itu, basis ini akan menjadi gagasan kerangka ekonomi berkelanjutan, karnannya akan terbangun pula basis industi, menciptakan lapangan kerja lokal, dan menghentikan siklus ekonomi yang terstruktur dan sistematis.

‎Pertanyaannya adalah apakah Blora mampu menciptakan ekonomi komunal berbasis kekuatan sumber daya lokal yang terintegrasi menuju kawan ekonomi yang berkelanjutan, berkeadilan dalam rangka mensejahterakan masyarakat?

‎Diskursus ini layak kiranya perlu dikaji, karna SDA serta aset yang dimemiliki Kabupaten Blora sangat kaya, terutama pada sektor energi, cadangan gas alam Blora yang diperkirakan berada pada kisaran 239,9 hingga 500 BSCF, dengan target produksi mencapai 30 MMSCFD pada 2026. Tetapi kenyataannya, kapasitas ini dinilai tidak memadai untuk menopang kompleks industri besar, melainkan lebih realistis untuk satu atau dua industri hilir terfokus dan terintegrasi.

‎Sementara itu, tantangan muncul pada aspek sumber daya manusia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, Blora mencatat 19.801 pengangguran dengan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,67%. Lebih mengkhawatirkan, sekitar 71,19% penduduk pedesaan hanya berpendidikan SD atau di bawahnya, menciptakan kesenjangan besar antara kebutuhan industri modern dan kualitas tenaga kerja lokal. Kondisi ini diperparah oleh terbatasnya program pelatihan vokasi akibat efisiensi anggaran daerah.

‎Aspek yang tak kalah krusial yakni ketersediaan lahan, terutama kawasan hutan yang memang secara regulasi dimungkinkan untuk dilepas demi pembangunan industri. Tetapi Kabupaten Blora punya sejarah panjang mengenai konflik agraria antara masyarakat dan Perhutani yang belum juga usia sejak tahun 1947. Diskursus ini menegaskan bahwa tanpa penyelesaian konflik dan pendekatan partisipatif, kesadaran kolektif antar pihak serta pembangunan KEK justru berisiko memicu ketegangan sosial dan degradasi lingkungan.

‎Sudah selayaknya gagasan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Kabupaten Blora merupakan gagasan yang strategis sekaligus tantangan yang segera mungkin di realisasikan agar menjadi arah pembangunan daerah yang lebih kongkrit. Satu sisi, Kabupaten Blora memiki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah dan letak geografis yang strategis. Disisi lain memerlukan atensi yang serius dari berbagai pihak agar gagasan pengembangan Kawasan Ekonomi Kreatif (KEK) ini bukan sebatas wacana belaka.

‎Penulis menilai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kabupaten Blora bukan sekadar peluang pembangunan yang sangat strategis, melainkan menjadi persoalan serius yang belum terselesaikan. Sehingga pemerintah daerah harus menetapkan fokus industri yang tegas dan realistis, pengembangan dan pembangunan nya harus disertai kebijakan serapan tenaga kerja lokal yang mengikat, pemerintah harus segera menyelesaikan persoalan lahan dan konflik agraria sebelum pembangunan dimulai, bukan setelah konflik membesar. Kemudian pembangunannya harus memiliki prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

‎Sehingga, melalui pendekatan gagasan strategis ini, setalah Kabupaten Blora bermimpi memiliki kawasan ekonomi khusus (KEK) bukan hanya akan menjadi rencana di atas kertas, tetapi sebuah gagasan solutif yang terintegrasi menjadi ruang ekonomi yang berkelanjutan dengan mengoptimalkan aset lokal, mengatasi tantangan struktural, dan memberikan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat bagi masyarakat di kabupaten Blora. (*)