Habaretam.com, Yogyakarta – Demokrasi seringkali digambarkan sebagai bangunan yang megah dan kokoh. Sejara mengajarkan kita bahwa demokrasi yang jarang sekali runtuh untuh melalui kudeta militer yang berdarah di tengah malam. Di era modern, demokrasi lebih sering mati secara perlahan, di siang bolong, dan justru di tangan mereka yang dipilih melalui kotak suara. Inilah fenomena otoritarianisme legalistik ketika instrumen demokrasi digunakan untuk membunuh demokrasi itu sendiri.
Pemerintah saat ini gaya baru dalam kepaiwannya dalam memainkan perang di atas kertas yang menentukan demokrasi yang baik. Hukum bagi mereka yang perusak demokrasi sebagai pion catur yang midah di ataur oleh merekayang mengakibatkan hukum tidak lagi di jadikan sebagai panglima untuk kedailan tetapi alat untuk pemukul para pengkritik kebijakan.
Kita lihat secara realita sosial bahwa sebuah aturan hukum bisa di obrak abrik oleh para politikus yang tidak berjiwa nasionalisme terhadap sebua demokrasi negara. Demokrasi bisa hidup denga cara pemerintah bekerja dengan baik berdasarkan sisi kemanusia tanpa melihat siapa tetapi demokrasi harus di tegagkan seperti tiang bendera.susah kita menegakan hukum karena di dalam kelompok masih berbicara tentang kepentingan saling mengintimidasi oleh partai politik sehingga demokrasi tidak memiliki ruang dalam bergerak melindungi siapa yang benar atas dasr hukum. Masyarakat yang mengkritik atas dasa kepentingan sebuah negara dalam menengakan hukum di anggap pemberontak dalam negara sendiri.
Kebijakan didalam ruang publik yang bersifat krusial diputuskan dalam ruang gelap tanpa debat publik, demokrasi dijadikan sebagai alat permainan bagi mereka masyarakat hanya dijadikam sebagai angka pemiluh saja seperti kehidupan dala kotak yang tidak memiliki cahaya dalam menerangkan kehidupan. Demokrasi menjadi kehilangan arah tanpa tau dimana dia akan berkipra seperti ikan mati yang bawa oleh arus saja.
Pemerinytah otoriter seringkalimengunakan kalimat populisme dalam publik dalam membela dirinya, dengan sebuah kalimat menciptakan kotonomi antara rakyat setia dan penghinanatan bangsa, ini membuat masyarakat bertikai di akar rumput, sedangkat para penguasa lebih berfokus pada konsolidasi kekta sumber daya ekonomi di puncak kekuasaan.
Demokrasi tidak mati bagi orang benar benar memperjuangkan kebenaran, demokrasi harus terealisasi di dalam kalangan setiap manusia yang di bawa naungan negara demokrasi,cuman saat ini kehilangan kepercayaan bahwa secara suara tidak di hargai lagi di hadapan hukum yang absolut yang tidak memandang siapapu.
Runtuhnya pilar demokrasi di tangan pemerintah otoriter adalah suatu tragedi yang sistemastis di tangan kekuasaan yang jolim terhadap demokrasi ini terutama dalam mata masyarakat, dari berbagi konsep mulai dari etika politik, berlanjut pasa degredasi peraturan jika ini terus di biarkan penyimpangan semakin meraja lela dikalangan masyarakat, dan masyarakat akan menjadi korba tanpa ada perlawanan karena hukum di buat bukan lagi melindungi yang lemat tetapi hukum dibuat untuk melindugi para pelaku pengrusak demokrasi negara.
Cara mengahadapi pemerintah yang otoriter yang tidak pro terhadap rakyat harus berkonsolidasi besar besaran dalam menghapus penindasan yang di buat para penjahat demokrasi untuk mengembalikan marwah demokrasi. Semua masyarakat sipil adalah benteng demokrasi di tangan pemimpin yang otoriter ketika lembaga negara gagal dalam mengawasi penguasa rakyat harus mengambil andil dalam menjaga marwa demokrasi kita, melalui organisasi buru,akademis untuk mengritik pemerintah yang otoriter agar mereka sadar bahwa kekuatan masyarakat lebih jauh besar dari mereka yang bermodalkan idenya. Dengan melawan propaganda dengan menyebarkan data dan fakta yang objektif terhadap publik agar masyarakat tau tentang kinerja dari pemerintah. (*)
