Habaretam.com, Samarinda – Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Timur menargetkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan rampung dalam 40 hari ke depan. Pansus akan menggandeng sejumlah pihak, termasuk Bappeda, BPS, dan Bank Indonesia, untuk memproyeksikan pertumbuhan ekonomi serta memastikan program pembangunan berjalan tepat sasaran.
Ketua Pansus RPJMD, Syarifatul Sya’diah, menjelaskan, pihaknya telah menyusun agenda rapat intensif bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis. Fokus utama pembahasan mengacu pada enam visi dan misi Gubernur Kaltim.
“Untuk visi peningkatan sumber daya manusia, kami akan mengundang Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Program seperti *Gratispol* harus benar-benar terukur dan jelas capaiannya,” ujar Syarifatul dalam keterangannya, Kamis (12/6/2025).
Politisi Partai Golkar itu menegaskan pentingnya keakuratan data dalam pelaksanaan program prioritas, termasuk *Gratispol* dan *Jospol*. Menurutnya, kesalahan data atau program yang tumpang tindih dapat menyebabkan pemborosan anggaran.
“Contohnya, untuk program BPJS gratis, harus ada kejelasan mana yang sudah dibiayai oleh kabupaten atau kota agar tidak terjadi tumpang tindih dengan program provinsi,” jelasnya.
Selain itu, Pansus juga akan menggelar rapat koordinasi dengan seluruh Bappeda kabupaten/kota se-Kaltim untuk menyelaraskan program agar tidak terjadi duplikasi anggaran.
“Kalau sudah ada program di tingkat kabupaten, provinsi bisa fokus pada sektor lain. Tujuannya agar pelaksanaan program lebih efektif,” tambahnya.
Untuk memastikan sinkronisasi RPJMD dengan kebijakan nasional, Pansus juga menjadwalkan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Hasil paripurna nanti akan difasilitasi untuk revisi, jika terdapat masukan dari Kemendagri maupun pemerintah daerah.
Meski waktu penyusunan tergolong singkat, yakni 40 hari, Syarifatul mengaku optimistis. Tim ahli telah diminta bekerja ekstra agar draft awal bisa rampung empat hari setelah Bimbingan Teknis (Bimtek).
“Semua program harus berbasis data agar hasilnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Pansus, lanjut dia, berkomitmen menyusun RPJMD yang implementatif, realistis, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
“Kami ingin RPJMD ini benar-benar menjadi panduan strategis yang berdampak nyata bagi warga Kaltim,” pungkasnya.
*(Ain)*
