Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengentasan Kemiskinan Dengan Memperkuat Sumber Daya Manusia

Habaretam.com, Yogyakarta – Kemiskinan menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam alinea keempat UUD 1945 yaitu pembangunan program menekankan upaya mengurangi kemiskinan. Indikator kemiskinan menjadi salah satu permasalahan yang membutuhkan waktu jangka panjang. Kemiskinan terdapat dalam pasal 33 dari Undang Undang Dasar 1945 yaitu menekankan jika kemiskinan adalah masalah yang serius berkaitan dengan jangka panjang, penanganan kemiskinan yang dalam daerah Indonesia akan memakan waktu yang cukup lama dan banyak kesulitan dikarenakan melihat dari geopolitik dan geografis yang berbeda beda antara satu daerah dengan daerah lain. Kemiskinan memiliiki arti yaitu sejumlah penduduk tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok minimum, sehingga pendapata per kapita mereka di bawah standar kebutuhan. Penentuan kemiskinan oleh badan pusat statistik mengacu pada pendekatan kebetuhan dasar. Kemiskinan ditandai dengan keterbatasan modal, rendahnya tingkat pendidikan dan partisipasi dalam pembangunan, kurangnya pemenuhan kebutuhan laki-laki dan perempuan di bidang gizi (pangan), kesehatan, perumahan air bersih, lingkungan hidup, pelayanan kesehatan, perilindungan dari ancaman kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Ketidakmerataan pembangunan adalah pergeseran sosial dimana daerah yang tinggal di perkotaan lebih berkembang di banding daerah yang bukan perkotaan. Akses perkotaan dan daerah berbeda karena diwilayah perkotaan lebih mudah di banding wilayah daerah atau penggunungan.

Pengentasan kemiskinan akan selalu berbicara dengan tingkat pendapatan yaitu dengan memberikan bantuan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan, akan tetapi hal ini tidak selalu efektif. Jika tidak di berikan bantuan berupa uang tunai maka akan selalu memiliki pola pikir menikmati dari subsidi. Oleh karena itu selain subsidi bantuan tunai maka yang harus di perbaiki adalah pola pikir dari tingkat terawal yaitu tingkat pendidikan sekolah dasar untuk formal dan untuk informal sekolah pengajian atau sekolah ibadah. Pembangunan kemiskinan dalam memperbaiki pola pikir yaitu memberikan sekolah gratis untuk rakyat tidak di pungut biaya sepeserpun, seperti sekolah rakyat. Sekolah rakyat adalah sekolah yang di buat pada masa presiden prabowo yang bermanfaat untuk anak-anak kolong jembatan, pemulung yang tidak mempunyai biaya maka akan di sekolahkan secara gratis baik dari biaya buku maupun biaya lainnya. Pengentasan kemiskinan juga bisa dengan menghidupkan umkm yang ada di daerah daerah tertinggal atau daerah yang mempunyai ciri khas di bidang usahanya. Seperti di wilayah luwu yang mempunyai sumber daya alam berupa merica, hal ini bisa di dorong oleh beberapa stakeholder untuk membina dan melakukan pengawalan agar umkm tersebut bisa menjadi umkm naik kelas seperti apa fokus tujuan dari kementerian UMKM. UMKM akan lebih hidup jika beberapa stakeholder bekerja sama untuk mencapai tingkat globalisasi, dikarenakan tingkat globalisasi di perlukan saling kerja sama tidak bisa sendiri.

Pemikiran tersebut bisa kita ambil bahwa pembangunan berkelanjutan untuk pengentasan kemiskinan tidak hanya subsidi yang di berikan berupa uang tetapi harus dipikirkan tentang pendidikan di awal dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Pendidikan menjadi salah satu kunci untuk keberhasilan merubah pola pikir agar regenerasi selanjutnya memiliki nilai yang di inginkan seperti cita cita Indonesia. Kedua yaitu, meningkatkan fokus pada pembinaan, pengawalan, dan permodalan untuk umkm agar selalu berkembang sampai tingkat globalisasi mencapai pasar target yang di harapkan yaitu pasar dunia international. (*)