Soroti Kenaikan Kekayaan Rp15,31 Miliar, DPP ALDERA Minta KPK Audit LHKPN Hendrik Lewerissa
HabarEtam.com, Jakarta – Aliansi Demokrasi Rakyat (ALDERA) DKI Jakarta menyoroti adanya lonjakan signifikan pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Hendrik Lewerissa. Organisasi ini mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan melakukan pemeriksaan mendalam terkait asal-usul aset tersebut.
Berdasarkan pencatatan resmi pada laman elhkpn.kpk.go.id, dilaporkan terdapat selisih kenaikan kekayaan yang cukup drastis hingga mencapai angka Rp15,31 miliar. Perbedaan akumulasi nilai harta ini menjadi sorotan utama karena dinilai memerlukan pembuktian yang jelas dan transparan.
Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Demokrasi Rakyat (ALDERA) Jakarta, Sahriyanto Boinauw, menegaskan bahwa instansi penegak hukum, khususnya KPK, tidak boleh tinggal diam dan harus bertindak proaktif dalam mengusut keabsahan laporan tersebut.
“Apabila komitmen keterbukaan ingin dibuktikan, maka sudah sepatutnya seluruh riwayat dan rekam jejak LHKPN yang bersangkutan dibuka secara menyeluruh, mulai dari masa jabatannya sebagai anggota legislatif hingga posisi saat ini,”* ungkap Sahriyanto Boinauw, Jumat (18/9/2026).
Sahriyanto menambahkan bahwa alasan atau dalih terkait pengisian LHKPN yang dilakukan secara terburu-buru tidak bisa begitu saja diterima tanpa adanya penelusuran valid. Menurutnya, klarifikasi tersebut harus didukung dengan bukti fisik dokumen formal serta verifikasi kepemilikan aset di lapangan.
ALDERA DKI Jakarta menilai, audit substantif yang dilakukan secara objektif oleh lembaga antirasuah sangat krusial guna menjaga akuntabilitas para penyelenggara negara serta memastikan transparansi kekayaan publik tetap terjamin.
“Jika tidak mendapat atensi dari KPK, konsolidasi yang sedang berjalan akan kami matangkan, untuk melakukan aksi demonstrasi besar-besaran di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi di jakarta,” tutupnya. (*)
