Mahakam Ulu dan Krayan: Wajah Keadilan Ekonomi dan Sosial Yang Belum Berjalan

Habaretam.com, Samarinda – Pembangunan nasional selama ini masih memperlihatkan pola yang timpang. Kecenderungan Jawasentris dengan menjadikan Pulau Jawa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan layanan publik masih sangat terasa. sementara wilayah di luar Jawa, khususnya daerah perbatasan dan pedalaman sering tertinggal dalam akses dasar yang menentukan kualitas hidup masyarakat. Dasar yang kerap dijadikan bahan pertimbangan katanya persoalan geografis dan kemampuan fiskal yang tidak memadai, namun nyatanya realitas yang kerap terlihat ialah persoalan kepentingan politik yang harus di akomodir.

Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara merupakan contoh nyata. Dua provinsi yang terkenal kaya dengan potensi tambang dan kelapa sawit serta sektor industri lainnya yang strategis bagi pembangunan nasional, namun mirisnya berbanding terbalik dengan pembangunan daerahnya karena masyarakat di wilayah pedalaman masih hidup dalam keterbatasan infrastruktur, akses kesehatan, dan keterhubungan ekonomi.

Secara ekonomi, Kalimantan Timur merupakan tulang punggung Pulau Kalimantan dengan kontribusi hampir 47 persen terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan. Kalimantan Utara menyumbang sekitar 8 persen PDRB Kalimantan dan memiliki posisi strategis sebagai wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia.

Namun kontribusi tersebut tidak tercermin dalam kondisi riil masyarakat di lapangan. Pada pertengahan Juli 2025, Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, mengalami kemarau berkepanjangan yang berakibat turunnya volume air sungai Mahakam yang menjadi satu-satunya jalur distribusi karena akses jalan darat layak yang hingga saat ini belum terhubung. Akibatnya, harga kebutuhan pokok melonjak drastis. Satu karung beras 25 kilogram mencapai Rp1,2 juta, gas elpiji 12 kilogram berharga Rp800 ribu, dan elpiji 3 kilogram menembus angka Rp400 ribu.

Memang pembangunan jalan saat ini tengah dibangun, namun nyatanya, jalan yang sedang dibangun tersebut belum menjangkau seluruh wilayah di kabupaten ini, semata hanya menghubungkan Kutai Barat dan Mahakam Ulu itu sendiri. Padahal jika ditilik, Kabupaten yang notabene nya memang baru ini telah berdiri lebih dari 10 tahun sejak pemekaran dari Kutai Barat, namun pembangunan infrastruktur seolah jalan ditempat.

Tak kalah ironis, Kisah Infrastuktur yang terkesan dibiarkan untuk tidak dibangun juga datang dari Provinsi Kalimantan Utara, tepatnya dari wilayah Krayan Timur, menggotong warga yang sakit atau ibu hamil oleh warga sekitar menuju fasilitas kesehatan terdekat selama kurang lebih enam jam sudah jadi kejadian biasa yang harus ditelan oleh mereka. Asbabnya ialah wilayah ini belum memiliki akses jalan yang merata bahkan masih ada beberapa desa yang kondisi jalannya adalah lumpur dan tidak bisa dilalui kendaraan.

Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan utama bukan terletak pada potensi daerah, melainkan pada kegagalan negara menghadirkan infrastruktur dasar secara adil. Ketika jalan tidak tersedia dan transportasi mahal, maka harga barang naik, pelayanan publik sulit dijangkau, dan peluang ekonomi terhambat. Daerah-daerah yang seharusnya bisa tumbuh justru terperangkap dalam kemiskinan struktural.

Pembangunan yang adil seharusnya tidak diukur dari seberapa megah kota-kota besar dan seberapa banyak kepentingan politis yang termuat didalamnya. Kita pasti sering mendengar ungkapan “jawa adalah kunci”, karena akses pembangunan yang cenderung menekankan di pulau jawa saja tanpa memikirkan pulau lainnya.

Dengan alasan apapun pemerintah harus menegakkan keadilan pembangunan yang merata ke seluruh daerah, karena bagian ini merupakan amanat yang termuat dalam undang-undang. Mahakam Ulu dan Krayan adalah bukti bahwa ketimpangan pembangunan masih nyata di republik ini. Masyarakat dari Mahakam Ulu dan Krayan tidak meminta kemewahan, tetapi akses dasar yang mumpuni yakni jalan, transportasi, layanan kesehatan, dan distribusi pangan yang layak. Tanpa itu, keadilan sosial dan keadilan ekonomi hanya menjadi jargon.

Dengan problematika yang ada, seharusnya Pemerintah hadir dalam bentuk yang lebih nyata, yang adil secara ekonomi dan sosial tanpa pertimbangan lain diluar substansi yang ada. Wilayah pedalaman dan perbatasan harus dijadikan sebagai prioritas utama pembangunan dalam waktu dekat, karena wilayah ini tidak meminta kemewahan, hanya menuntut Infrastruktur jalan yang layak, transportasi logistik, dan layanan kesehatan yang mumpuni agar tidak ada lagi kasus lonjakan harga pangan secara ekstrim yang terjadi di Mahakam Ulu, Kalaimantan Timur maupun kesulitan menjangkau fasilitas kesehatan di Krayan Kalimantan Utara.