Menghidupkan Kembali Wawasan Nusantara dalam Gerakan Politik HMI

Habaretam.com, Yogyakarta – Di tengah laju pesat globalisasi, pembicaraan mengenai identitas nasional sering kali terdengar usang. Padahal, era modern ini justru meminta bangsa untuk memiliki pemahaman geopolitik yang lebih mendalam. Kedaulatan saat ini tidak lagi hanya terancam oleh armada militer, namun juga oleh investasi asing, teknologi digital, dan ideologi lintas negara yang hadir tanpa restriksi.

Dalam kerangka ini, pembaruan Wawasan Nusantara menjadi semakin penting. Ide yang dulu diciptakan untuk menyatukan Indonesia sebagai sebuah entitas politik, ekonomi, budaya, dan pertahanan kini perlu diadaptasi sebagai cara pandang dalam memahami dunia. Bukan untuk menutup diri dari pengaruh luar, tetapi agar kita bisa tetap berpijak pada identitas di tengah arus global yang deras.

Di kalangan mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) memiliki posisi yang strategis. Sebagai organisasi kaderisasi yang tertua dan terbesar, HMI tidak hanya berfungsi sebagai tempat diskusi, melainkan juga sebagai tempat lahirnya para pemimpin masa depan. Sayangnya, dinamika aktivitas mahasiswa dalam beberapa tahun terakhir cenderung terjebak pada isu populis yang viral namun kurang mendalam dalam analisis geopolitiknya. Ada kritik yang muncul, tetapi disertai kurangnya kedalaman dalam membahas posisi Indonesia dalam sistem internasional.

Wawasan Nusantara dalam HMI seharusnya diwujudkan dalam dua cara. Pertama, memperkuat kesadaran kebangsaan yang kritis, yaitu keterampilan dalam memahami persaingan global, mulai dari masalah Indo-Pasifik hingga kedaulatan di ranah digital. Kedua, menciptakan kemandirian dalam gerakan politik agar HMI tidak mudah dipengaruhi oleh politik praktis yang seringkali bersifat sementara dan instrumentalis. Walaupun globalisasi tidak dapat dihentikan, bangsa yang tangguh adalah mereka yang terampil dalam menegosiasikan posisinya di arena dunia tanpa terjebak oleh kepentingan negara-negara besar. Indonesia membutuhkan kelas menengah intelektual yang menyadari bahwa integritas sebuah bangsa bukan sekadar ucapan, melainkan juga strategi yang perlu diperjuangkan.

Wawasan Nusantara dalam konteks yang baru seharusnya diartikan sebagai pengetahuan mengenai geopolitik: kemampuan untuk mengevaluasi ikatan kekuasaan di tingkat global. Pengetahuan ini mencakup pemahaman tentang Geografi yang strategis, Struktur keamanan kawasan, Hukum serta sistem internasional, Infrastruktur digital seperti kabel data bawah laut, satelit, teknologi pemantauan, dan juga Ekonomi politik global. Ketika membahas kebijakan Indonesia.
Wawasan Nusantara umumnya dianggap sebagai prinsip yang mengutamakan integrasi nasional dan geopolitik yang menekankan kesatuan dalam darat, laut, udara, dan masyarakat. Namun, seiring dengan perubahan dalam tatanan internasional, pergeseran kekuasaan, dan kompetisi antara kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik saat ini, pemahaman mengenai konsep ini telah berkembang.
Perubahan tersebut mendorong upaya untuk menafsir ulang Wawasan Nusantara sebagai sebuah ilmu dalam geopolitik. Geopolitik yang dimaksud di sini tidak hanya meliputi kekuasaan yang bersifat teritorial dan maritim, tetapi juga mencakup aspek hukum internasional, infrastruktur digital, jaringan ekonomi-politik global, serta struktur keamanan di kawasan tersebut. Dengan demikian, Wawasan Nusantara bertransformasi dari sebuah doktrin yang berorientasi pada nasional-teritorial menjadi suatu kerangka untuk memahami posisi Indonesia dalam kompetisi global, terutama di Indo-Pasifik yang kini menjadi arena utama dalam geopolitik abad ke-21.
Transformasi dalam aspek geopolitik digital mengakibatkan kabel data bawah laut, satelit, cloud, dan infrastruktur pemantauan berfungsi sebagai saluran informasi pada skala global. Infrastruktur ini bertugas sebagai jalur rempah saat ini yang menyambungkan ekonomi digital di seluruh penjuru dunia. Saat ini, Indonesia tengah menghadapi proyek persaingan 5G antara Huawei serta aliansi AS-Jepang-Eropa, yang memberikan dimensi tambahan pada geoteknologi dalam geopolitik Indo-Pasifik. Aspek ini menjadikan data sebagai kekuatan, konektivitas sebagai infrastruktur strategis, dan digitalisasi sebagai elemen kedaulatan.
Pada akhirnya, mempertahankan kedaulatan di era globalisasi bukan semata soal menolak intervensi asing, tetapi soal memperkuat kapasitas negosiasi bangsa. Di laut, negosiasi itu dilakukan melalui diplomasi militer, hukum internasional, dan penataan arsitektur kawasan. Revitalisasi Wawasan Nusantara memberi fondasi ideologis dan analitis, Bagi HMI, itu adalah panggilan zaman. (*)